Lelang Jabatan Sekretaris Jenderal DPD Dinilai Bermasalah

Lelang Jabatan Sekretaris Jenderal DPD Dinilai Bermasalah

VIVA awut-awutan Proses seleksi terkuak (lelang) jabatan Sekretaris Jenderal Mahkamah Perwakilan Daerah (DPD) dianggap bermasalah karena tidak sesuai dengan susunan perundang-undangan yang berlaku.

“Proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI bermasalah karena tidak sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah final melalui UU Nomor 13 Tarikh 2019 (UU MD3) dan Sistem DPD RI Nomor 2 Tarikh 2019 Tentang Tata Tertib (Tatib DPD RI), ” kata Anggota DPD, Intsiawati Ayus, saat dihubungi, Jumat, 18 September 2020.

Baca juga: Anggota DPD Ungkap Piawai Naik Batik Air tanpa Physical Distancing

Menurut Ayus, jika mengacu dalam Pasal 414 ayat (1) UNDANG-UNDANG MD3, Sekretariat Jenderal MPR, Tata usaha Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diusulkan sebab pimpinan lembaga masing-masing sebanyak tiga orang kepada presiden.

Kemudian Pasal 317 Tatib DPD mengatur bahwa usul pengangkatan Carik Jenderal DPD diajukan setelah tes kepatutan dan kelayakan oleh tim seleksi yang dibentuk pimpinan DPD. Tim Seleksi tersebut terdiri daripada unsur internal dan eksternal, dalam mana unsur internal terdiri lantaran anggota DPD perwakilan komite, PPUU dan PURT.

“Panitia Seleksi Sekretaris Jenderal yang disusun saat ini tidak berkonsultasi pada Pimpinan DPD RI dan tak mempunyai unsur anggota DPD RI sebagaimana ketentuan Tatib DPD RI, ” kata Ayus lagi.

Ayus memperhitungkan hal itu sangat disayangkan sebab DPD sebagai lembaga perwakilan kawasan harus menjaga marwah lembaga di semua hal, termasuk dari lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD tersebut.

“Jangan sampai hal ini bermasalah  karena Sekretaris Jenderal merupakan jabatan strategis yang mengkoordinasikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI, ” kata dia.

Hal yang sama pula disampaikan Anggota DPD Angelo Wake Kako. Menurut Angelo, proses pilihan Sekretaris Jenderal DPD yang cukup berlangsung cacat karena tidak cocok dengan mekanisme Tatib DPD yang dibuat 2019 dan UU MD3.

“Itu patut dipertanyakan. Ini mekanismenya seperti apa. Kita akan menyurati komisi ASN terpaut dengan proses ini karena taat kami prosesnya tidak berjalan benar. Sudah ada beberapa anggota dengan menandatangani di surat itu, ” katanya.

Saat ini, DPD melalui Sekretaris Jenderal DPD telah mengadakan seleksi terbuka (lelang) jabatan Sekretaris Jenderal sebagaimana Pengumuman Nomor KP. 01. 04/26/DPDRI/VIII/2020 Agenda 18 Agustus 2020 Tentang Pilihan Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Medium Sekretariat Jenderal DPD tahun 2020.